Praktik Politik Uang Marak Jelang Pilkada Kota Malang

Malang Corruption Watch menemukan indikasi maraknya politik uang menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Malang, Jawa Timur, pada 23 Mei 2013 mendatang. Menurut temuan MCW, praktik itu dilakukan oleh bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang.
"Dari temuan Malang Corruption Watch (MCW), jelang Pilkada Kota Malang, sudah mulai marak indikasi praktik politik uang yang dilakukan beberapa bakal calon. Praktik itu harus dilawan," ujar Ketua Dewan Pengurus Yayasan MCW Luthfi J Kurniawan, dalam jumpa pers di Hotel Ollino Garden, Minggu (27/1/2012), di Kota Malang.
Indikasi praktik politik uang tersebut, jelasnya, mulai dilakukan oleh beberapa tim sukses dengan cara mendekati warga yang memiliki hak pilih secara langsung. "Modusnya meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan imbalan uang," katanya.
Para tim sukses juga melakukan beberapa pemberian hadiah, kompensasi, dan bantuan-bantuan secara langsung, baik kepada masyarakat dan lembaga masyarakat yang ada di Kota Malang. Selain dengan cara demikian, ungkap Luthfi, beberapa calon juga melakukan perjanjian politik berupa jaminan proyek kepada pengusaha lokal yang siap mendanai pemenangan Pilkada, jika nantinya terpilih.
"Politisi hitam sudah mulai menjalin kerja sama dengan para cukong atau pengusahasa lokal, dengan jaminan bisa menguasai proyek yang nantinya akan dibiayai oleh pemerintah daerah," jelasnya.
Praktik itu, kata Luthfi, sudah menyalahi etika politik. "Sangat tidak mendidik masyarakat. Bahkan ada yang sudah melakukan memobilisasi warga untuk mendukung salah satu calon dengan menggunakan fasilitas negara untuk alat-alat kampanye," kata dia.
MCW lanjut Luthfi, akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan dilapangan secara langsung. Jika terbukti melakukan praktik uang harus dilaporkan kepada pihak berwajib.  MCW juga meminta, dalam pelaksanaan Pilkada nantinya, pihak KPUD dan Panwaslu selalu menjega independensi dan tidak berpihak pada salah satu calon atau partai tertentu.
"KPUD dan Panwaslu harus tegas jika terjadi pelanggaran," katanya.

Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary

http://regional.kompas.com/

Jokowi Panjat Truk Sampah

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku setiap hari selalu mengecek tumpukan sampah di pinggir jembatan Kali Bakti, Gedong Panjang Penjaringan.Jokowi mengaku bakal menambah truk sampah untuk mengangkut sampah-sampah yang menggunung dan bisa menyebabkan banjir.
"150 (truk sampah) penambahan tahun ini," kata Jokowi saat meninjau tumpukan sampah di pinggir Kali Mati, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Ahad (27/1).
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin yang juga berada di lokasi mengatakan penambahan 150 truk merupakan kondisi yang mendesak. "Nunggu APBD," ujarnya.
Saat di lokasi, Jokowi mengarahkan truk untuk segera mengangkut sampah. Ia bahkan memastikan kondisi truk pengangkut sampah dengan memanjatnya dari samping.
Warga di sekitar lokasi kemudian mendatangi Jokowi dan menyampaikan keluhannya soal sampah. Namun, tak sedikit warga yang memanfaatkan kedatangan orang nomor satu di DKI itu untuk berfoto bersama atau sekedar bersalaman.

http://www.republika.co.id/

Pesta Narkoba, Rumah Artis di Jaksel Digerebek BNN

Kabar mengenai penggerebekan rumah seorang artis muda terkenal di bilangan Jakarta Selatan (Jaksel) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dibenarkan pihak kepolisian.

Sekitar pukul 05.00 WIB pagi tadi BNN menggerebek rumah seorang artis berinisial RA yang diduga sedang melakukan pesta narkoba.

Saat pencidukan, sejumlah barang bukti seperti Inex ditemukan di lokasi. Dikabarkan juga dalam rumah selebriti asal Kota Kembang itu juga diketahui sejumlah artis ternama lainnya terlibat dalam pesta tersebut.

"Iya betul. Itu BNN yang operasi. Silakan untuk lebih jelasnya hubungi mereka," demikian diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto saat dikonfirmasi Republika di Jakarta, Ahad (27/1).

Namun, sayang pihak BNN yang dihubungi masih terkesan menutup-nutupi dan menolak memberikan pemaparan.

Kabid Humas BNN, Sumirat saat dikonfirmasi tak kunjung mengangkat telepon genggamnya. Tak lama, setelah dicoba dihubungi kembali telepon genggam yang bersangkutan telah dirinya non aktivkan.

Pun, demikian dengan sejumlah pejabat teras BNN yang coba dihubungi untuk dimintai keterangannya. Mereka seolah masih menutupi namun sembari tak membantah kebenaran berita tersebut.
http://www.republika.co.id/

Teknologi Rekayasa Hujan Telan Dana Rp 13 M

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) menyatakan program rekayasa hujan senilai Rp 13 miliar dari posnya, tetap akan dilakukan. Menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), program itu bakal dilakukan selama dua bulan mulai 26 Januari-25 Maret 2013. "Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC tetap akan dilakukan sampai 25 Maret 2012 dengan dana kami sebesar Rp 13 miliar," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, Ahad (27/1). Sutopo mengatakan pelaksanaan TMC dilakukan dengan mengerahkan empat pesawat terbang yaitu satu Hercules C-130 TNI AU dan tiga pesawat CASA 212-200, untuk mempercepat awan menjadi hujan. Penerbangan dilakukan setiap hari dengan menjatuhkan hujan buatan. "Teknologi ini memungkinkan untuk menjatuhkan hujan di luar area rawan banjir, contohnya dialihkan ke laut," katanya menjelaskan. Meski TMC merupakan upaya yang pertama kali dilakukan lembaganya untuk mengatasi banjir, namun Sutopo mengaku setiap tahun pihaknya sudah bekerja sama dengan BPPT melakukan TMC untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan. Dengan teknologi itu, banjir diatasi dengan cara menghambat pertumbuhan awan di mana dipasang 25 titik GBG (Ground Based Generator) yang membakar flare berisi bahan higroskopis (NaCl). Operasi itu juga didukung tiga radar hujan dan enam stasiun pos meteorologi di mana Posko Hercules berada di Lanud Halim Perdanakusuma sedangkan tiga Cassa berada di lapangan terbang Pondok Cabe. "Dengan membuat hujan buatan melalui TMC ini kami perkirakan akan mampu mengurangi hujan di Jakarta sekitar 30 persen," katanya. Pihaknya juga telah memastikan kepada BMKG bahwa tidak ada potensi hujan ekstrem pada 27 Januari 2013 karena tidak adanya psikotropis, hanya sedikitnya seruak dingin, berikut Dipole Mode yang positif dan Median Juliane Station yang negatif, yang kesemuanya tidak mendukung tidak trjadinya curah hujan ekstrem. "Selain itu semua sungai yang mengalir ke wilayah Jakarta, dalam kondisi aman dan normal sehingga masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu cemas," katanya mengakhiri. http://www.republika.co.id

Komisi III Kecam Rekayasa Hukum Bunda Ninik

Komisi III DPR RI mengecam rekayasa hukum yang diduga dilakukan Polres Banyumas, terhadap kasus Ninik."Propam Mabes Polri harus turun tangan memeriksa dugaan rekayasa hukum antara Polda Jawa Tengah, Polres Banyumas dengan perusahaan truk yang menabrak Ninik Setyowati," kata anggota Komisi III, Achmad Basarah dalam pesan singkat kepada wartawan, Ahad (27/1).

Ya, malang nian nasib Ninik. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Kemalangan Ninik berawal ketika dirinya dan anaknya, Kusumratih Sekar Hanifah (11) tertabrak truk saat sedang mengendarai sepeda motor. Kecelakaan itu menewaskan Sekar dan melukai Ninik.

Merasa sebagai warga negara yang memiliki hak perlindungan, Ninik pun melaporkan sang sopir truck ke Polres Banyumas. Bukannya mengusut laporan Ninik sesuai prosedur, salah seorang anggota Polres Banyumas berinisial Sup, malah memintanya mencabut laporan dan menawari uang Rp 2,5 juta.

Ninik menolak tawaran Sup. Ia bersikukuh ingin memperkarakan si sopir truk. Bagi seorang ibu, nyawa anak tak bisa dibayar dengan uang.

Entah apa dasar logika hukumnya, penolakan Ninik justru menjadi bumerang baginya. Ninik yang kehilangan sang anak malah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Banyumas.

Basarah menyatakan jika dugaan rekayasa terbukti adanya, maka pimpinan Polri harus memberi sanksi tegas terhadap para oknum kepolisian, khususnya Kapolres Banyumas.

Hal ini agar institusi Polri tidak mendapat stigma negatif di masyarakat. "Kami tidak ingin nama baik dan kredibilitas Polri dirusak oknum-oknum aparat Polri yang korup dan tidak cakap dalam menjalankan tugas dan kewenangannya," ujarnya.

Basarah mengatakan langkah Kapolres Banyumas menghentikan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas bukan berarti penyelidikan Propam Mabes Polri atas dugaan rekayasa hukum di sana dihentikan. Menurutnya kasus-kasus rekayasa hukum di kepolisian sudah menjadi rahasia umum.

"Jika rakyat kecil berperkara dengan orang kaya atau perusahaan besar maka hukum akan berpihak kepada pihak perusahaan atau yang berduit, rakyat kecil selalu jadi pihak yang salah," sesal Basarah.

http://www.republika.co.id/

Pesta Narkoba, Raffi Ahmad Digerebek BNN?

Aktor serba bisa yang juga pembawa acara musik Dashyat, Raffi Ahmad dikabarkan ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) lantaran kedapatan menggelar pesta narkoba di rumahnya di kawasan Lebak Bulus.Penangkapan dilakukan pada Ahad (27/1) pukul 05.30 WIB dan dipikpin Direktur Penindakan BBN Irjen Benny Mamoto di kediaman mantan kekasih Yuni Shara tersebut.
Berdasarkan informasi, pesta narkoba itu dihadiri 16 artis ternama. Artis berinisial SM dan LM dikabarkan ikut diciduk petugas. Gara-gara ditangkap aparat BNN, Raffi tidak terlihat memandu program musik Dahsyat, Ahad (27/1) pagi.

http://www.republika.co.id